Puja Bhakti Pemberkahan Perkawinan Prajna & Irene

Ritus Cinta Menuju Hita Sukhaya

Hukum MICE kita masih sayup-sayup

Tidak ada yang menyangka, MICE mengalami booming saat ini. Hampir tiap bulan digelar acara-acara MICE berskala nasional maupun internasional. Persaingan dalam industri ini pun tak terhindarkan. Misalnya, tema dan kemasan pameran yang `mirip-mirip` atau bahkan kecenderungan EO besar mendaur-ulang pameran dari EO pinggiran.

Bagaimana sebenarnya hukum atau aturan main dalam industri MICE ini? Jika memang ada, apakah hukum dan aturan main itu sudah ditegakkan? Berikut petikan perbincangan Event Guide dengan Nining Latianingsih, staf pengajar Hukum MICE dan Christina L. Rudatin, Ketua Program Studi MICE. Keduanya dari Politeknik Negeri Jakarta.

Masalah hukum dalam bidang MICE terkesan samar. Sebenarnya bagaimana masalah kebijakan atau hukum di bidang MICE?

Kebijakan hukum di bidang MICE memang diperlukan sebagai aturan main bersama. Namun masalahnya bagaimana mempertemukan antara para pelaku bisnis MICE dan pemerintah sebagai regulator. Pembuat kebijakan harus tahu apa yang dibutuhkan oleh para praktisi MICE. Begitu juga para praktisi MICE pun harus mampu mengidentifikasi atau merumuskan kebutuhan mereka di bidang hukum itu apa saja.

Saya membayangkan para praktisi ini kumpul. Benturan apa saja yang mereka temui. Diinventarisasi, kemudian dianalisa. Oh, kemarin kejadian itu karena tidak ada perangkat hukumnya. Atau perangkat hukumnya sudah ada tapi kita belum tahu. Atau berdasarkan kebutuhannya mendesak atau tidak, dsb.

Jadi, memang dari pelaku bisnisnya sendiri harus mampu mengidentifikasi. Mungkin seluruh stakeholder MICE berkumpul, melakukan workshop, sebagai upaya identifikasi dan selanjutnya bisa dikeluarkan aspek hukum dalam MICE itu apa.  

Menurut Anda bagaimana para pelaku bisnis MICE mengapresiasi masalah hukum ini?

Ketika saya bertanya kepada beberapa praktisi MICE, mereka mengatakan belum terlalu perlu aturan hukum MICE. Memang kita suka menganggap remeh sebelum kejadian. Tapi, ketika terjadi ada event yang sama, mereka komplain. Mengeluh. Ada yang hopeless.

Dia sudah punya ide bagus, di-create bagus, dan berhasil bagus pada saat dilaksanakan. Tiba-tiba ada organizer yang lebih besar, event ini di-recreate. Intinya sih sama, cuma kemudian ia kemas ulang. Dan karena jaringan dia lebih luas, maka gebyarnya lebih gede. Nah, yang punya ide awal itu merasa, kan itu punya saya, dan sebagainya. Tapi ya hanya sebatas keluhan.

Jadi dia sadar bahwa perlindungan hukum itu perlu, tapi belum melakukan apa-apa sudah terlanjur putus harapan, bahwa seolah-olah itu tidak mungkin dilawan. Saya pernah diskusi dengan pimpinan perusahaan tersebut, terus saya bilang, `Bapak terima saja. Ya sudah, Bapak jadi R&D-nya perusahaan itu saja.` Tanpa sadar, dia jadi R&D perusahaan tersebut.

EO-EO kecil ini sebenarnya punya ide bagus. Tapi, karena keterbatasan dana dan sebagainya, memang bisa menyelenggarakan event tersebut dengan bagus tapi biasa saja. Hanya kemudian ada EO yang lebih besar dan lebih kuat pendanaannya. Ini dilihat bagus dan punya potensi dikembangkan, lalu mereka me-repackage lagi, jadi lebih hebat. Nah, yang punya ide awal kan merasa itu ide saya, dsb. Jadi, itu kan harus ada semacam etika bisnisnya juga. Kita memang perlu forum. Atau, kalau perlu, nanti dibentuk badan persaingan usaha bidang ini seperti apa.

Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus pameran yang sama dan serupa seperti itu?

Dalam kasus pameran yang sama, lalu muncul konflik. Dari kontrak-kontrak event biasanya sudah dicantumkan  penyelesaiannya apa bila muncul konflik. Misalnya lewat pengadilan arbitrase. Tapi masalahnya, sudah ada atau belum arbitrase yang ahli di bidang MICE. Sebab arbitrase itu kan penyelesaiannya oleh seorang profesional di bidangnya masing masing. Nah, kalau di MICE, ya harus dari bidang MICE. Tapi sepertinya para pelaku MICE belum menyadari pentingnya hal itu. Kalau mereka sadar, pasti akan dicari orangnya.

Mengapa terkesan mengabaikan masalah hukum?

Mungkin juga dari sisi semua pihak. Misalnya pemerintah, pelaku bisnis atau masyarakatnya, awalnya tidak menyangka bahwa MICE ini akhirnya akan besar begini. Kita ’kan suka begitu. Jadi, tidak ada tindakan antisipatif. Begitu booming, baru merasa kita perlu ini, perlu itu. Jadi kurang well-planned. Sesudah terjadi seperti sekarang pun, pihak-pihak yang mempunyai wewenang atau otoritas tidak segera tanggap, bahwa ternyata kita butuh ini, butuh itu. Dan itu tadi soal koordinasi.

Unsur kepabeanan memang sudah ada aturan. Ada kebutuhan dari penyelenggara bisnisnya. Secara makro ini bermanfaat untuk Indonesia, terutama nama baik Indonesia. Bila dari luar negeri menyelenggarakan pameran di sini dan semuanya lancar, otomatis sektor-sektor lain juga menikmati. Nah, kesadaran yang holistik begitu itu belum ada. Jadi orang hanya menjalankan tugasnya saja: `Saya kepabeanan kok. Jadi saya mengurusi sesuai aturan yang ada.` Jadi kaku.

Sebetulnya sejauh mana kemendesakan hukum atau aturan main bersama ini?

Kebutuhan terhadap aturan main, dalam hal ini hukum, itu jelas ada. Tapi pelaku bisnisnya jalan sendiri-sendiri. Toh, kalau ada asosiasi-asosiasi, tidak sampai ke sana. Belum sampai pada kesadaran: `Oh ini ada masalah. Ayo kita duduk bersama. Bagaimana ini kok bisa terjadi? Bagaimana solusinya?` Tapi masih sebatas: `Oh kasihan, itu lagi kena kasus ini atau kasus itu.`

Memang untuk semua yang terkait dengan hukum atau risiko, kalau mau dikategorikan, seharusnya ada yang sifatnya preventif. Apa yang harus kita lakukan sebagai langkah antisipasi. Dalam tahap pelaksanaan, apakah dengan kontrak atau apa. Ada yang sifatnya kita bisa me-manage. Sudah kita antisipasi sebelumnya, toh tetap kejadian. Ini penanggulangannya bagaimana.

Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan, didasari dengan pemahaman hukum yang jelas dari pelaku bisnis, ia juga tahu peraturan yang sudah ada apa, yang ia butuhkan apa, itu bisa berjalan bagus. Tapi, kalau karena sibuk mencari bisnis, kita melupakan waktu untuk duduk bersama memikirkan yang lain, akhirnya ya bisa blunder.

Seperti apa sih peraturan atau hukum di bidang MICE?

Peraturan mengenai persaingan usaha, perlindungan konsumen, itu sudah ada. Makanya saya setuju dengan konsep mind mapping. Jadi kita berpikir mulai dari, misalnya, kita bicara tentang hukum untuk bisnis MICE. Kita start dari situ dan mencari apa saja yang terkait dengan itu. Mengapa sekarang banyak muncul masalah ini-itu. Kita cari penyebabnya.

Kemudian, dari penyebab itu kita telusuri lagi. Misalnya, analisa saya: `Oh, ternyata kita belum memahami betul masalah ini. Jadi kalau kita teriak-teriak pun, mau menyalahkan siapa?` Nah, kemudian kita akan menemukan: ”Ada apa nih? Lalu penanganannya bagaimana?

Kalau itu semua dapat kita mapping, kita semua jadi tahu. Kalau begitu, kita membenahi ini dari sini. Mungkin memang dibutuhkan lembaga lain yang tidak sibuk seperti para pelaku bisnis. Mungkin lembaga pendidikan atau asosiasinya, seperti ASPERAPI atau INCCA.

Jadi asosiasi yang seharusnya memikirkan ini?

Iya. Memang kebutuhan itu datang dari asosiasi. Itulah gunanya asosiasi. Asosiasi itu harus menjadi wadah yang menarik karena memberikan manfaat buat anggotanya dan perkembangan industri itu sendiri. Karena, kalau berjalan sendiri-sendiri, contohnya ya tadi, masalah pameran yang serupa, entah di bidang furniture atau wedding.

Memang, untuk jangka pendek, perusahaan meraup keuntungan. Jangka pendek, mereka bisa tertawa, orang lain keduluan, dan sebagainya. Tapi dalam jangka panjang semuanya hancur. Karena tidak ada perkembangan ide. Hanya berpikir jangka pendek. bisnis cepat, dapat uang cepat. Ide pameran hanya daur ulang. Tidak ada ide baru dan segar. Kalau begitu kasihan industri pameran kita. MICE kan bisnis kreatif.

Bagaimana dengan peran lembaga pendidikan sendiri?

Memang kalau kita sudah settled dari segi kurikulum dan sebagainya, kita akan mengembangkan penelitian dan penulisan buku. Misalnya, penelitian ini untuk memahami permasalahan yang ada. Mungkin industri tidak punya waktu untuk itu. Kitalah yang melakukan penelitian dan penulisan buku, atau memunculkan Jurnal. Nah, dari situ akan kelihatan kebutuhannya apa. Kemudian akan dilanjutkan dengan seminar-seminar atau workshop sebagai proses edukasi dan sosialisasi. [] CAHYO ADJI